Visi Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatra di Provinsi Riau

© WWF-Indonesia/JUMIATI

Visi Sumatra yang diinisiasi oleh Forum Tata Ruang Sumatra (ForTrust) dan telah diterima oleh Pemerintah lewat Kesepakatan 10 Gubernur di Sumatera dan 4 Kementerian (Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, dan Kemenhut). Dalam Visi Sumatra ini, diusulkan beberapa mekanisme jasa ekosistem yang dapat diterapkan di wilayah ini. Provinsi Riau yang termasuk provinsi dengan laju deforestasi yang cepat perlu segera menerapkan mekanisme-mekanisme jasa ekosistem tersebut.

Model-model mekanisme insentif jasa ekosistem yang dapat dikembangkan di setiap provinsi

berbeda-beda. Secara sektoral, semua model mekanisme insentif, yakni kehutanan lestari,

produk-produk hutan nonkayu lestari, perikanan dan budi daya air lestari, serta pertanian lestari,

dapat dikembangkan di provinsi Riau.

Begitu juga dengan mekanisme insentif yang berdasarkan tematik, seperti jasa karbon, pembayaran jasa air (DAS), keanekaragaman hayati, ekowisata dan rekreasi dapat juga dikembangkan di provinsi Riau ini.

Secara umum, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah agar mekanisme insentif tersebut dapat diterapkan meliputi :

  1. Membentuk hak-hak tanah adat dan property yang jelas dan aman untuk digunakan serta mengatur jasa ekosistem
  2. Mengembangkan dan memastikan akses publik kepada indikator-indikator kesehatan ekosistem
  3. Mengembangkan kerangka hukum yang kuat, yang memungkinkan terlaksananya pembayaran dan pasar jasa ekosistem, khususnya memperbaiki hukum perjanjian dan memberlakukan kontrak-kontrak tersebut
  4. Menyusun perencanaan tata ruang yang menyeluruh dan regulasi penggunaan lahan lintas sektor
  5. Mendorong pembuatan kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan nasional) yang terkoordinasi
  6. Mengembangkan kecakapan dalam pemerintahan terkait pendekatan jasa ekosistem berbasis insentif pada penataan penggunaan lahan
  7. Melanjutkan dorongan dan dukungan terhadap area yang dilindungi, peraturan lingkungan hidup, serta proses kebijakan yang baik

Tanggung jawab pemerintah Indonesialah untuk memasukkan jasa ekosistem secara terangterangan dalam kebijakan publik, perencanaan tata ruang, kebijakan pembangunan ekonomi, dan pengaturan keuangan.

Visi Penyelamatan Ekosistem Sumatera di Provinsi Aceh - © WWF Indonesia

Kontributor :Oki Hadian