Nilai Strategis Perpres No 13/ 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

Draft Koridor di Pulau Sumatra - © WWF Indonesia

Dalam RTR pulau Sumatera menyebutkan pulau Sumatra sebagai kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, udara dan termasuk ruang didalam dalam bumi yang mencakup sepuluh provinsi di Sumatera. Dalam perpres ini juga mengatur koridor ekosistem yang disebutka dalam RTRWN  sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi  adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan atau kawasan budidaya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antar kawasan konservasi.

Pasal 1

Dalam RTR Pulau Sumatera secara jelas menyebutkan tujuan dari RTR Pulau ini disamping pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, juga mewujudkan kelestarian dengan mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sumatra sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Selain itu juga mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah.

Pasal 5

Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sumatra sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi: mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan yang berfungsi lindung yang terdegradasi.  Pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi menggangu kawasang berfungsi lindung dan pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan.

Pasal 11

Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah meliputi :pelestarian dan pengembangan keanekargaman hayati hutan tropis basah yang bernilai konservasi tinggi. Pengembangan koridor ekosistem antar kawasan yang berfungsi konservasi.

Pasal 12

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional terdiri atas: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Kawasan perlindungan setempat. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

Pasal 42

Kawasan lindunga lainnya meliputi yang dimaksudkan dalam perpres ini meliputi : cagar biosfer, Ramsar, taman buru terumbu karan dan koridor ekosistem

Pasal 48

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan koridor ekosistem meliputi mempertahankan, melestarikan dan meningkatkan fungsi koridor ekosistem. Perwujudan koridor ekosistem di lakukan pada :

  1. Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser – Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa badak, gajah, orang utan, harimau dan burung.
  2. Koridor RIMBA (Riau-Jambi-Sumatera Barat) yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Cagar Alam Bantang Pangean I- Cagar Alam Batang Pangean II, Taman Nasional kernci Sebelat, Suaka margasatwa bukit tigapuluh (saat ini TN Bukit 30), Taman Nasional Berbak, Cagar Alam maninjau Utara, Cagar Alam Bukit Bungkuk, Cagar Alam Cempaka, Taman Wisata Alam Sungai Bengal dan Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin sebagai koridor satwa gajah, harimau dan burung.
  3. Koridor Jambi-Bengkulu-Sumatera Selatan yang menghubungkan taman nasional kerinci sebelat dan cagar alam bukit kaba sebagai koridor satwa burung, gajah dan harimau.
  4. Koridor Jambi – Sumatera Selatan, yang menghubungkan Taman Nasional Berbak-Taman Nasional Sembilang, sebagai koridor burung dan harimau
  5. Koridor Bengkulu-Sumatera selatan-Lampung yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan-Suaka Margasatwa Gunung Raya sebagai koridor satwa Badak, Gajah, Harimau dan Burung.

 Pasal 48

Didalam perpres ini juga mendorong bagaimana agar pengembangan sektor ekonomi di bidang  perkebunan, perikanan dan petambangan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Ini menjadi penekanan yang baik agar sector terkait dapat mendorong pemegang konsesi untuk menerapkan prinsip lesatri didalam konsesi mereka.

Tantangan terhadap RTR Pulau Sumatera dan RTR pulau lainnya adalah implementasi dan pemantauan serta pengendalain pemanfaatan ruang dilapangan.  Dokumen ini sebagai panduan kearah mana pengembangan sekala regional Sumatara dan investasi akan didorong. Untuk mengatur perizinan konsesi tidak digunakan RTR pulau tetapi pada level propinsi dan kabupaten sebagai unit pelaksanaan tata ruang tang terkecil.

Draft Koridor di Pulau Sumatra - © WWF Indonesia

Contributor : Thomas Barano