Kawasan Pembangunan Rendah Karbon Di Selatan Papua

Peta Kawasan Strategis Ekonomi Rendah Karbon - © WWF Indonesia

Sejalan dengan Visi dan Misi dari Gubernur Provinsi Papua, untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan masyarakat Papua yang sejahtera maka dalam perumusan RTRWP propinsi Papua telah dilakukan deliniasi cakupan wilayah 3 kawasan penting sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Selatan Papua, di pegunungan tengah dan di wilayah utara propinsi Papua.

 Untuk mencapai tujuan sebagai KSP pembangunan ekonomi rendah karbon tentu harus diawali dengan pengkajian dan studi yang mendalam. Hal ini akan sangat membantu dalam melandasi pengambilan keputusan pemanfaatan lahan di wilayah selatan Papua. Selain itu juga perlu diperhatikan aspek social budaya dimana pengembangan skala besar akan memiliki dampak besar terhadap masyarakat setempat baik yang bersifat positif dan negative. Penyiapan Sumber Daya Manusia setempat dan fasilitas pendukung lainnya, juga menjadi prasayarat penting.

 Pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara aktif partisipatif juga sangat penting untuk melandasi bagaimana proses perwujudan kawasan pembangunan rendah karbon dapat dicapai.

 Salah satu titik focus utama adalah kawasan strategis di selatan Papua yang telah didorong sebagai salah satu pusat pengembangan “Merauke Integrated Food and Energy Estate” sering dikenal dengan sebutan MIFEE. Program ini juga telah ditegaskan dalam desain master plan MP3EI Papua dan Maluku.

 Beberapa isu strategis yang perlu dijawab untuk memformulasikan kawasan pembangunan ekonomi rendah karbon adalah bagaimana kajian terhadap distribusi stock dan simpanan karbon dapat teridentifikasi dan terpetakan dengan baik. Kawasan-kawasan penting masyarakat dan ekosistem penting harus masuk dalam perencanaan formal dan dihindarkan dari konversi baik secara sistematik dan acak akibat perambahan. Tata kelola kelembagaan dalam menjalankan prinsip pembangunan ekonomi rendah karbon, dan modal teknologi yang dapat bekerja secara efisien dan ramah terhadap lingkungan.  Kesiapan SDM local untuk terlibat aktif dalam roda pembangunan di kawasan tersebut.

 Tentu untuk mencapai aspek-aspek tersebut memerlukan suatu proses dan keterlibatan aktif melalui kerja lintas sektoral dan lembaga atau institusi. Selain itu juga memerlukan waktu dalam setiap tahapan pembangunan yang dapat dikerangkakan dalam pola pembangunan bertahap.

Kontributor : Thomas Barano dan Ida Bagus Wedastra