Implementasi Pendekatan Green Economy di Koridor RIMBA

© WWF Indonesia

Koridor RIMBA merupakan salah satu koridor ekosistem yang diamanatkan dalam Perpres No 13 Tentang Penataan Ruang Pulau Sumatera. Dengan dasar ini, melalui dana hibah dari GEF (Global Environment Facility), UNEP sebagai Implementing agency dan Kementerian Dalam Negeri sebagai executing agency didukung oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau serta WWF Indonesia sebagai management dan technical support bekerja sama dalam proyek dengan judul “Strengthening forest and ecosystem connectivity in RIMBA landscape of central Sumatera through investing in natural capital, biodiversity conservation, and land-based emission reduction(‘RIMBA project’).

Pada pertemuan Dewan Pemerintahan United Nations Environment Programme (UNEP) di Nairobi (20/21/22 February) terdapat banyak diskusi mengenai makna dari “green economy” yang kemudian melahirkan sembilan prinsip dari Green Economy, yaitu2 :
  1. It delivers sustainable development
  2. It delivers equity – The Justice Principle
  3. It creates genuine prosperity and wellbeing for all – The Dignity Principle
  4. It improves the natural world – The Earth Integrity, Planetary Boundaries and Precautionary Principle
  5. It is inclusive and participatory in decision making – The Inclusion Principle
  6. It is accountable – The Governance Principle
  7. It builds economic, social and environmental resilience – The Resilience Principle
  8. It delivers sustainable consumption and production – The Efficiency Principle
  9. It invests for the future – The Intergenerational Principle
Green Economy bisa memiliki perbedaan makna tergantung dengan konteks dan oleh siapa. Disatu sisi hal ini bisa menguntungkan karena tidak ada satu ukuran-pendekatan yang paling sesuai: terdapat peluang khusus dan tantangan yang terjadi diantara perbedaan konteks ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Namun di sisi lain, kurangnya pemahaman secara umum, menghambat kepercayaan dan aksi bersama pada tingkat global dan regional, serta lokal.

Pendekatan yang dibawa untuk program RIMBA dapat diringkas sebagai : Pengembangan model investasi Green Economy dan governance structures sebagai dasar untuk perlindungan, pemulihan terhadap expansi Natural Capital bagi sustainable development pada Lanskap RIMBA

Green economy didefinisikan di Indonesia sebagai: Suatu ekonomi yang pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerjanya didorong oleh investasi publik dan swasta bahwa:
  • Mengurangi emisi karbon dan polusi,
  • Meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya,
  • Mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, dan
  • Memberikan pembagian yang adil
Suatu jalur pembangunan Green Economy harus menjaga, meningkatkan dan, jika diperlukan, membangun kembali natural capital sebagai aset kritis ekonomi dan sumber manfaat masyarakat, khususnya kepada masyarakat miskin yang penghidupan dan keamanannya sangat bergantung pada alam1. Green Economy mendukung fungsi ekosistem jangka panjang dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta secara signifikan mengurangi resiko sosial dan lingkungan serta kelangkaan ekologi.

UNEP mengusulkan bahwa proses Green Economy merupakan suatu wadah untuk “mengkonfigurasi bisnis, pengambilan keputusan pemerintah dan portofolio investasi, dan infrastruktur yang memberikan imbal hasil yang lebih baik terhadap investasi modal alam, manusia dan ekonomi. Secara bersamaan, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti tanah, hutan dan air, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit serta mengurangi kesenjangan sosial.”

Natural Capital di lanskap RIMBA digunakan untuk memasukkan cadangan sumber daya alam kedalam nilai hutan dan lahan, biodiversity, keberagaman budaya masyarakat dan pengetahuan tradisional, serta jasa lingkungan termasuk air serta potensi renewable energy.

Sustainable Development didefinisikan sebagai suatu bentuk pembangunan dimana memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Sustainable development memiliki tiga pilar : kita mungkin tidak perlu merujuk secara rinci untuk sustainable development jika kita memiliki pemahaman yang cukup baik untuk green economy, yang tetap didasarkan pada prinsip sustainable development :
  • Pertumbuhan ekonomi yang secara efektif dan efisien menggunakan sumber daya alam dengan cara yang melestarikan dan / meningkatkan karbon;
  • Pembangunan sosial yang menggunakan potensi sumber daya manusia dan mendorong peningkatan mata pencaharian dan pengurangan kemiskinan, dan
  • Suatu pengakuan bahwa potensi pertumbuhan diatur oleh prinsip-prinsip ekologi dan tergantung pada kelangsungan sistem pendukung kehidupan yang mendasar seperti air, tanah dan kenakeragaman hayati.
Persyaratan dasar untuk memainstreaming kebijakan “hijau” untuk sustainable development adalah dengan penggabungan ke dalam land use planning dan land use monitoring. Semua pengguna lahan (Land User) di dalam dan di sekitar koridor RIMBA harus menyadari peran mereka untuk mempertahankan dan mewujudkan konektivitas. Detil rencana tata ruang kabupaten harus mengidentifikasi lokasi intervensi dan juga mengkomunikasikan dengan baik kepada mitra dan stakeholder kunci dalam lanskap RIMBA.

 

Sumber :
1 Pidato President Susilo Bambang Yudhoyono di Center for International Forestry Research (CIFOR), Juni 2012
2 WWF UK Newsletter 2012 – Green Economy

 

Dikontribusi oleh : Thomas Barano, Andrea Bassi, dan James Davie