Dokumen MP3EI Hijau untuk Pulau Sumatera

© WWF-Indonesia

Implementasi MP3EI diharapkan mampu mempercepat pengembangan program pembangunan, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Agar implementasi MP3EI ini dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, sekaligus keutuhan daya dukung lingkungan dan ekosistem maka harus ada keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Dokumen ini memberikan masukan model ekonomi hijau kedalam penerapan MP3EI. Model ini mendorong pembangunan yang rendah emisi, efisiensi pemanfaatan energi dan sumberdaya serta mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Sumatera.

Kegiatan penyusunan dokumen MP3EI ini dilakukan oleh WWF Indonesia dalam tahun yang sama ketika Dokumen MP3EI yang dibuat oleh pemerintah dirilis (tahun 2011). Tim penyusun dokumen MP3EI ini adalah CEO, Direktur Forest, Divisi Conservation Spatial Planning, Senior Advisor, dan Tim Policy.

Dokumen ini telah dipresentasikan oleh CEO WWF Indonesia ( Dr. Efransjah) kepala Menteri Kehutanan selaku tim leader pemerintah untuk penerapan MP3EI di Pulau Sumatera. Dokumen MP3EI hijau Pulau Sumatera ini telah mendapat apresiasi yang positif dari Menteri Kehutanan dan pemerintah untuk men-support dalam pengimplementasian dokumen MP3EI.

Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu: kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini.

Untuk mendorong terjadinya transisi ke Ekonomi Hijau, diperlukan kondisi pemungkin (enabling condition) yang terdiri dari regulasi nasional dan regional, intervensi subsidi dan insentif serta pengembangan kebijakan, peraturan perdagangan dan bantuan.

Kondisi pemungkin kunci yang harus dipersiapkan antara lain:

  1. Pengembangan kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung
  2. Penggunaan instrumen pajak dan instrumen berbasis pasar lainnya untuk mengalihkan kecenderungan konsumsi
  3. Prioritas investasi dan belanja pemerintah pada sektor ekonomi hijau, pembatasan investasi dan belanja pada sektor yang menguras sumber daya alam.
  4. Mempromosi-kan investasi dan inovasi hijau, melakukan investasi dalam membangun kapasitas dan pelatihan, dan serta penguatan tata kelola ekonomi nasional, regional dan internasional.

Dalam masa transisi menuju ke ekonomi hijau, perlu dipertimbangkan tiga pendekatan sebagai berikut:

  1. Mengembangkan model investasi ekonomi, baik investasi pemerintah maupun swasta, yang bergeser dan berubah kepada pilihan investasi pada sektor-sektor kunci Ekonomi Hijau, sekaligus membuktikan terjadinya tambahan lapangan kerja hasil pergeseran pilihan investasi tersebut,
  2. Menunjukkan bahwa ekonomi hijau dapat mengurangi kemiskinan di berbagai sektor penting seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan energi,
  3. Menyediakan panduan kebijakan untuk meminimalisasi aturan yang membahayakan lingkungan ataupun subsidi yang salah sasaran, dengan mengatasi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh arus informasi yang tidak sempurna, melalui insentif berbasis pasar, kerangka kebijakan yang tepat, transparansi pengadaan publik dan melalui stimulus-stimulus investasi.

Pada akhir isi dari dokumen ini, adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

-      Menyelamatkan ekosistem dan sosial budaya masyarakat melalui :

  • Penetapan hak-hak tanah adat yang jelas dan aman untuk memungkinkan keberlanjutan hidup dan kehidupan hak-hak adat,
  • Pengembangan dan memastikan akses dan keterlibatan publik dalam menjaga dan menetapkan kesehatan ekosistem,
  • Penetapan, perlindungan dan pemeliharaan keterwakilan ekosistem dan keanekaragaman hayati;

-      Mengembangkankebijakan yang memayungi terselenggaranya penyelamatan ekosistem dan sosial budaya masyarakat melalui :

  • Pengembangan kerangka hukum yang kuat yang memungkinkan terlaksananya pembayaran dan pasar jasa ekosistem,
  • Penyusunan rencana tata ruang yang menyeluruh dan regulasi penggunaan lahan lintas sektor,
  • Pembuatan aturan dan kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan nasional) yang terkoordinasi,

-      Mengembangkan dan menerapkan sistem adaptasi dan mitigasi terhadap bahaya pemanasan global.

  • Melaksanakan penelitian-penelitian genetika yang unggul dalam menghadapi perubahan iklim naiknya paras laut.
  • Melaksanakan penelitian-penelitian energi terbarukan, rendah karbon dan aman lingkungan.
  • Melaksanakan pengembangan dan penerapan kearifan lokal.

-      Meningkatkan kapasitas dan kecakapan masyarakat, aparatur pemerintah dan institusi untuk menyelamatkan ekosistem Sumatera dan mengembangkan pendekatan jasa ekosistem, melalui :

  • Peningkatan pemahaman atas fungsi jasa ekosistem bagi pemanfaatan yang berkelanjutan
  • Peningkatan kapasitas institusi dan individu terhadap akses dan pembagian keuntungan yang adil atas keanekaragaman hayati
  • Peningkatan keterlibatan parapihak dalam proses penyusunan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi.
  • Peningkatan penguasaan perangkat dan metodologi InVEST (Penilaian dan Pertukaran Jasa Ekosistem terpadu)

 

Dikontribusi oleh : Puteri Tiara Maulida