Inception Workshop PPG-GEF RIMBA “Applying Green Economy’s Approach in RIMBA Corridor”

© WWF Indonesia

Pada tanggal 21 dan 22 November 2013 telah dilakukan kegiatan Inception Workshop di Hotel Amaroossa Jakarta yang melibatkan berbagai kalangan baik dari kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Bisnis dan berbagai NGO. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Project Preparation Grant (PPG) – Global Environment Facility (GEF) RIMBA. Sebelumnya juga sudah dilakukan Kick of Meeting PPG-GEF RIMBA di Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Oktober 2013. Continue reading

Implementasi Pendekatan Green Economy di Koridor RIMBA

© WWF Indonesia

Koridor RIMBA merupakan salah satu koridor ekosistem yang diamanatkan dalam Perpres No 13 Tentang Penataan Ruang Pulau Sumatera. Dengan dasar ini, melalui dana hibah dari GEF (Global Environment Facility), UNEP sebagai Implementing agency dan Kementerian Dalam Negeri sebagai executing agency didukung oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau serta WWF Indonesia sebagai management dan technical support bekerja sama dalam proyek dengan judul “Strengthening forest and ecosystem connectivity in RIMBA landscape of central Sumatera through investing in natural capital, biodiversity conservation, and land-based emission reduction(‘RIMBA project’).

Pada pertemuan Dewan Pemerintahan United Nations Environment Programme (UNEP) di Nairobi (20/21/22 February) terdapat banyak diskusi mengenai makna dari “green economy” yang kemudian melahirkan sembilan prinsip dari Green Economy, yaitu2 : Continue reading

Bimbingan Teknis KLHS dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Koridor RIMBA

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu kebijakan penting dalam pengharusutamaan pembangunan berkelanjutan serta pembangunan berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan, maka penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS sebagai salah satu instrumen penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi kewajiban dalam perencanaan pembangunan daerah (Pasal 15 UU 32/2009).  Continue reading

Identifikasi Potensi Jasa Ekosistem di 3 Kabupaten dalam Koridor Rimba

Bendungan Batanghari di Dharmasraya – © WWF-Indonesia/Oki Hadian

Sebagai kelanjutan dari kegiatan pemetaan tutupan lahan di 3 kabupaten perbatasan antara Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi yang pada 12 – 23 Februari lalu sudah mensurvey kabupaten Kuantan Singingi untuk groundtruthing, pada 4 – 20 Juni dilakukan kegiatan lanjutan berupa groundtruthing yang berlokasi di kapbupaten Dharmasraya dan kabupaten Tebo. Continue reading

Visi Hijau Untuk Sumatera-Aplikasi alat pemodelan InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)

Di Indonesia, rencana tata ruang kabupaten dan provinsi menentukan tempat penebangan kayu, perluasan perkebunan, pembangunan
infrastruktur dan konservasi harus dilakukan. Pada tahun 2010, sepuluh gubernur dari Sumatera membuat sebuah komitmen seluruh pulau untuk melakukan perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Enam lembaga pemerintah pusat dan sebuah forum lembaga swadaya masyarakat termasuk WWF mengembangkan visi ekosistem bagi Sumatera sebagai alternatif terhadap rencana tata ruang pemerintah yang ada.
Laporan ini menunjukkan bagaimana analisis spasial dan ekonomi jasa ekosistem dan habitat satwa liar dapat mendukung proses
perencanaan tata ruang di Sumatera bagian tengah. Dengan mengkaji manfaat dari alam tempat masyarakat Sumatera mengelola dan bergantung, kita dapat mengidentifikasi seluruh biaya dan manfaat dari rute pembangunan masa depan alternatif. Continue reading