Laporan Pemetaan Tutupan Lahan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur 2013

© usgs

Laporan ini bertujuan untuk mendapatkan data aktivitas lengkap dari tahun 1990, 2000, 2009 dan 2013 yang merupakan bagian dari perhitungan dinamika perubahan tutupan lahan untuk membuat Reference Level (RL) menggunakan metode stock difference.

Dari penafsiran citra landsat tahun 1990, 2000, 2009 dan 2013, diperoleh 39 kelas tutupan lahan yang dibagi ke dalam tiga kelas utama, yaitu: Vegestasi alami, Vegetasi Budaya, dan Non Vegetasi. Dari analisa yang telah dilakukan, laju degradasi Dryland forest rather closed canopy (111a) selama periode 2009 hingga 2013 berubah menjadi Dryland forest medium open canopy (111b) sebesar 0.76% dan dari Dryland forest rather closed canopy (111a) menjadi Dryland forest very open canopy (111c) sebesar 0.02%. Dryland forest medium open canopy (111b) menjadi Dryland forest very open canopy (111c) adalah sebesar 1.01%. Terlihat tidak banyak degradasi hutan yang terjadi karena makin sedikitnya aktifitas HPH di daerah ini.

Untuk laporan secara lengkap dapat didownload di sini:

Kawasan Strategis Nasional (KSN) HoB

© WWF-Indonesia

Sejak ditetapkan RTRWN melalui pp no .26 tahun 2008, kawasan HoB di wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan nama  KSN kawasan perbatasan dan Jantung Kalimantan (HoB). Pertimbangan penting kawasan tersebut di tetapkan sebagai KSN karena terletak di kawasan perbatasan dan juga memiliki nilai penting secara social budaya bagi masyarakat asli suku Dayak dan secara ekologis sebagai habitat bagi berbagai jenis satwa dan perwakilan keragaman tipe vegetasi hutan hujan tropis Kalimantan. Disamping itu secara hidrologis kawasan HOB merupakan hulu dari sungai utama di pulau Kalimantan seperti sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan sungai besar lainnya. Continue reading

Sosialisasi Sistem Monitoring Moabi dan Kegiatan Sustainable Landuse di Kalimantan Barat

© WWF US - Adam Dixon

Sebagai respon terhadap dirilisnya Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan (no. 3 thn 2012 untuk RTRW Pulau Kalimantan dan no.13 untuk RTRW Pulau Sumatera), WWF memandang perlu adanya suatu mekanisme sistem monitoring untuk memantau implementasi dari apa yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang di kedua pulau itu Continue reading