Lokakarya Pelaksanaan 5 Koridor Sumatera

Seiring dengan disahkannya Peraturan Presiden no 13 Tahun 2012 tentang Rencana Penataan Ruang Pulau Sumatera, sudah semakin jelas arah kebijakan dari rencana pemanfaatan lahan-lahan yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun rencana ini masih bersifat makro dan indikatif karena masih dalam tingkat pulau, tetapi hal ini perlu diapresiasi sebagai kemajuan yang baik dalam rencana penataan ruang khususnya di Pulau Sumatera. Continue reading

Dokumen MP3EI Hijau untuk Pulau Sumatera

© WWF-Indonesia

Implementasi MP3EI diharapkan mampu mempercepat pengembangan program pembangunan, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Agar implementasi MP3EI ini dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, sekaligus keutuhan daya dukung lingkungan dan ekosistem maka harus ada keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Dokumen ini memberikan masukan model ekonomi hijau kedalam penerapan MP3EI. Model ini mendorong pembangunan yang rendah emisi, efisiensi pemanfaatan energi dan sumberdaya serta mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Sumatera.

Kegiatan penyusunan dokumen MP3EI ini dilakukan oleh WWF Indonesia dalam tahun yang sama ketika Dokumen MP3EI yang dibuat oleh pemerintah dirilis (tahun 2011). Tim penyusun dokumen MP3EI ini adalah CEO, Direktur Forest, Divisi Conservation Spatial Planning, Senior Advisor, dan Tim Policy. Continue reading

Nilai Strategis Perpres No 13/ 2012 tentang RTR Pulau Sumatera

Draft Koridor di Pulau Sumatra - © WWF Indonesia

Dalam RTR pulau Sumatera menyebutkan pulau Sumatra sebagai kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, udara dan termasuk ruang didalam dalam bumi yang mencakup sepuluh provinsi di Sumatera. Dalam perpres ini juga mengatur koridor ekosistem yang disebutka dalam RTRWN  sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi  adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan atau kawasan budidaya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antar kawasan konservasi. Continue reading

Visi Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatra di Provinsi Riau

© WWF-Indonesia/JUMIATI

Visi Sumatra yang diinisiasi oleh Forum Tata Ruang Sumatra (ForTrust) dan telah diterima oleh Pemerintah lewat Kesepakatan 10 Gubernur di Sumatera dan 4 Kementerian (Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, dan Kemenhut). Dalam Visi Sumatra ini, diusulkan beberapa mekanisme jasa ekosistem yang dapat diterapkan di wilayah ini. Provinsi Riau yang termasuk provinsi dengan laju deforestasi yang cepat perlu segera menerapkan mekanisme-mekanisme jasa ekosistem tersebut. Continue reading

Visi Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatra di Provinsi Lampung

© WWF-Indonesia/Patricia Dini

Visi Sumatra yang diinisiasi oleh Forum Tata Ruang Sumatra (ForTrust) dan telah diterima oleh Pemerintah lewat Kesepakatan 10 Gubernur di Sumatera dan 4 Kementerian (Kemen PU, Kemen LH, Kemendagri, dan Kemenhut). Dalam Visi Sumatra ini, diusulkan beberapa mekanisme jasa ekosistem yang dapat diterapkan di wilayah ini. Continue reading