Bimbingan Teknis KLHS dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Koridor RIMBA

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu kebijakan penting dalam pengharusutamaan pembangunan berkelanjutan serta pembangunan berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan, maka penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS sebagai salah satu instrumen penerapan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi kewajiban dalam perencanaan pembangunan daerah (Pasal 15 UU 32/2009). 

Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat, Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, dan Kabupaten Tebo di Jambi merupakan 3 kabupaten yang telah ditetapkan oleh Bangda untuk didampingi proses KLHS-nya. Tujuan dan sasaran dari pendampingan ini adalaha. Meningkatkan pemahaman daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;b. Mengintegrasikan kepentingan lingkungan ke dalam proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah melalui aplikasi instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi wilayahnya;

c. Mengoptimalkan upaya koordinasi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup daerah secara berkelanjutan yang melibatkan beberapa sektor teknis terkait.

Terkait dengan itu, pada 5 – 7 September 2012 diadakan kegiatan Bimbingan Teknis KLHS yang diinisiasi oleh Ditjen Bangda dengan didukung oleh WWF Indonesia.

Secara garis besar, kegiatan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Sesi Pertama

  1. Presentasi KLHS oleh Dr. Triarko Nurlambang – ©WWF Indonesia/Oki Hadian

    Presentasi tentang penjelasan KLHS mulai dari konsep , pelingkupan isu, penentuan baseline, perumusan masalah dan pengkajian pengaruh hingga ke perumusan rekomendasi dan penyajian. Pada dasarnya, ketiga kabupaten sudah melaksanakan KLHS dalam draft tata ruang masing-masing kabupaten namun dengan menggunakan metode rapid atau cepat. Dalam materi sesi pertama ini, kajian secara cepat tidak direkomendasikan karena dikhawatirkan tidak mewakili aspek dan kepentingan lingkungan yang ada di lapangan.

  2. Presentasi tentang hasil kajian scoping tipe jasa ekosistem yang potensial untuk diterapkan di 3 kabupaten ini dan updating pemetaan Landcover dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi.

    Presentasi Hasil Pemetaan dengan citra satelit resolusi tinggi oleh Ida Bagus Wedastra – ©WWF Indonesia/Oki Hadian

2. Sesi Kedua merupakan sesi diskusi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kabupaten masing-masing dan mencoba untuk melakukan Tahap pertama dari proses KLHS yaitu Pelingkupan Isu. Dalam proses tahap pertama dari KLHS ini, peserta mencoba untuk identifikasi isu-isu yang ada di masing-masing kabupaten dan kemudian ditentukan baselinenya. Karena keterbatasan waktu, semua peserta baru bisa mencapai tahap kajian baseline dan itu pun baru sebagian kecil isu strategis sehingga disepakati akan dilanjutkan di masing-masing kabupaten. Peserta dari masing-masing kabupaten cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena kesadaran tentang pentingnya aspek lingkungan untuk dipertimbangkan dalam setiap KRP sudah mulai tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk kelancaran proses KLHS selanjutnya.

Suasana Diskusi Pelingkupan Isu – ©WWF Indonesia/Oki Hadian

Hasil dari kegiatan ini merupakan awal penting dari dimulai proses KLHS yaitu Pelingkupan Isu yang akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten dan dengan melibatkan semua stakeholder mulai dari elemen pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat di kabupaten bersangkutan.

Disepakati bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melanjutkan proses Pelingkupan Isu hingga Penentuan Baseline di masing-masing kabupaten. Lokasi pelaksanaan akan dilakukan di masing-masing kabupaten karena proses ini akan melibatkan peserta dalam jumlah yang banyak sehingga akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan di kabupaten bersangkutan.

Salah satu hasil identifikasi isu – ©WWF Indonesia/Oki Hadian

Tim Bangda yang memberikan fasilitasi dan pendampingan untuk proses ini dengan dibantu oleh Konsultan dan WWF Indonesia.

Hingga saat ini penentuan waktu pelaksanaan tindak lanjut dari bintek ini sedang dibahas. Hingga saat ini kepastian dari KRP apa yang akan di-KLHS-kan adalah sebagai berikut :

 

  1. Kabupaten Tebo akan menganalisa KLHS untuk RPJMD 2011 – 2016
  2. Kabupaten Kuansing akan menganalisa KLHS untuk RPJP
  3. Kabupaten Dharmasraya akan menganalisa KLHS untuk RPJP

Foto bersama peserta Bintek KLHS – ©WWF Indonesia

Link Download Materi :

  Pengantar KLHS (4.4 MiB, 39,992 hits)

  KLHS dalam persiapan penyusunan RPJPD RPJMD (3.4 MiB, 144,960 hits)

  Pelingkupan KLHS dalam penyusunan rancangan akhir RPJPD RPJMD (3.2 MiB, 9,729 hits)

  Modul Baseline (2.4 MiB, 8,914 hits)

  Modul Pengkajian Pengaruh (4.9 MiB, 3,151 hits)

  Modul Perumusan Alternatif (2.9 MiB, 6,854 hits)

  Modul Perumusan Rekomendasi (1.8 MiB, 48,052 hits)

  Modul Pengendalian Evaluasi (1.9 MiB, 11,712 hits)

  Hasil Pemetaan Tutupan Lahan di 3 Kabupaten Rimba (8.7 MiB, 1,535 hits)